“21MEI 2012” Refleksi 14 Tahun Reformasi

“21MEI 2012”

Refleksi 14 Tahun Reformasi

Oleh:  Tara Ardyanto
14 Tahun yang lalu tepatnya pada 21 mei 1998, adalah tahun yang  pahit dan juga manis bagi Indonesia. Berjuta pasang mata menyaksikan turunnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto selama lebih dari 30 tahun. Kepemimpinan  yang banyak memberikan luka namun juga mampu memberikan wangi semerbak bagi bangsa Indonesia. Karena pada masa rezime ini lah bangsa ini dipanggil sebagi macan asia akibat perkebangan ekonominya yang pesat.

Rezim ordebaru yang berkuasa selama 32 tahun telah tumbang dengan kekuatan yang dicanangkan oleh para mahasiswa atas dasar nama masyarakat Indonesia. Mereka (masyarakat) diwakilkan para mahasiswa memberikan suara mayoritas untuk mendukung turunnya rezime ordebaru. Tuntutan untuk segera memperbaiki sistem-sistem pemerintahan dan mereformasi dibidang ekonomi, politik, dan hukum terlihat begitu nampak disetiap sudut berbagai kampus. Kondisi ini  memaksa untuk diadakannya dialog dengan pimpinan bangsa pada saat itu, Suharto. Namun semua sia-sia, 12 mei para mahasiswa turun kejalan untuk menuju gedung DPR di Senayan. Bentrok pun terjadi 4 mahasiswa tertembak mati di depan kampus Trisakti dan puluhan lainnya terluka akibat bentrok tersebut. Peristiwa ini disebut sebagai tragedi Trisakti[1].

Kejadian ini memberikan dampak buruk bagi siapa saja pada hari berikutnya. Kerusuhan tidak dapat dihindari pada 13-15 mei. Kerusuhan ini memberikan luka dalam yang tak pernah terlupakan bagi sejarah bangsa. Masyarakat yang langsung turun dalam kerusuhan ini,mahasiswa mencoba untuk menenangkan masyarakat namun kerusuhan menyebar. Banyak kota-kota besar di Indonesia yang porak poranda akibat kerusuhan yang dampaknya meluas keseantero negeri.

Pasca kerusuhan, yang tertinggal adalah rasa malu bagi bangsa. Indonesia yang pada waktu itu dilanda krisis moneter harus menambah kerugian yang besar akibat banyaknya sarana umum, transportasi, gedung dll yang dihanguskan masa. Bangsa ini telah menjadi bodoh dengan seketika karena kerugian material sudah tak terhitung lagi. Belum lagi kerugian jiwa di mana korban yang meninggal saat kerusuhan mencapai ribuan jiwa. Sangat mahal biaya yang ditanggung oleh bangsa ini untuk mencapai sebuah negara yang dikatakan sebagai negara demokrasi 

Demokrasi Yang dicari

Genap 14 tahun usia reformasi, yang diagung-agungkan pada waktu itu adalah demokrasi yang harapannya mampu memberi jalan keluar dari setiap problem yang ada. Pertanyaan baru muncul, apakah demokrasi kita sudah seuai dengan yang diharapkan? Apakah demokrasi telah mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia?
Demokrasi menjadi alat bagi para reformis diera reformasi dengan harapan rakyat yang sangat tinggi terhadap demokrasi yang dijanjikan. Temuan dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2010 mengatakan “umumnya masyarakat bersikap positif pada demokrasi, dan dalam 10 tahun kecenderungannya makin positif. Rakyat juga mengidealkan demokrasi sebagai sistem yang cocok bagi pemerintahan kita. Serta keinginan rakyat Indonesia, agar Indonesia semakin demokratis, semakin bertambah[2].
Namun kendati demikian demokrasi yang terasa saat ini terasa sangat lambat. Berbanding terbalik dengan harapan dari masyarakat Indonesia. Masalah-masalah yang berhadapan langsung dengan keadilan menjadi momok yang bertolak belakang dengan prinsip demokrasi. Konsep demokrasi yang serharusnya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat justru beralih menjadi dari rakyat untuk pejabat dan oleh penjahat. Semua beban seakan-akan ditanggung oleh rakyat.

“Pemerintahan demokrasi sekarang dinilai sangat lambat oleh banyakkalangan dalam melaksanakan pemerintahan…”(Temuan LSI :2010)

Rakyat dipaksa untuk menyaksikan ketidak adilan yang dirasakkannya sendiri dan kemudian dipaksa lagi untuk mengomentari sendiri apa yang dirasakan. Televisi dengan kebebasan pers yang berdalih atas nama demokrasi mempertontonkan kebobrokan para elit pejabat yang sama sekali tidak terkesan mendidik, apa lagi menghibur. Semua seakan memaksa rakyat untuk mengenggap dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.

Dengan ini penulis sepakat dengan perkataan Wiranto mantan Jendral TNI (Purn) yang sekarang justru menjadi ketua umum salah satu partai direpublik tercinta ini. Beliau berpendapat bahwa:
“Demokrasi belum mewujud dalam bentuk terproduknya langkah dan kebijakan pemerintahan yang benar-benar memihak rakyat, yang memihak kaum terpinggirkan. Demokrasi pun masih terasa oleh banyak orang sebagai beban, bukan sebagai jalan keluar dari banyak persoalan orang banyak.Sekalipun dalam pemilihan pemimpin, rakyat dilibatkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam praktik pemerintahan sehari-hari, kaum elite lah yang lebih banyak mengendalikan. Demokrasi pun lebih berkembang sebagai demokrasi delegasi dan belum menjadi demokrasi berbasis partisipasi rakyat sepenuhnya”.[3]
Demokrasi belum benar-benar terealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru jika diselewengkan itu menjadi sebuah keniscayaan.
Tara Ardyanto



[1] GM. Sudarta, Reformasi Sajak Tumbangnya Orde Baru Sammpai lahirnya Reformasi dalam Kartun. Jakarta. Juli 2000. Kompas
[2] Lihat, bahan Rilis LSI 22 Oktober 2010,hal 11. Warisan Politik Soeharto. PDF.

[3] Liht, Kompas.com. 17 Problem Demokrasi Versi Wiranto